Published On: Thu, Dec 24th, 2015

Hukum Dalam Bisnis Waralaba di Indonesia

undercover.co.id – Hukum Dalam Bisnis Waralaba di Indonesia | Jumlah gerai waralaba di Indonesia sekarang ini meraih kurang lebih 22-ribuan menyebar di semua kota-kota di Indonesia. Dari jumlah itu, terdaftar 262 pemberi waralaba telah memegang Surat Sinyal Pendaftaran Waralaba atau STPW yang berarti memiliki hak memperoleh logo waralaba dengan cara cuma-cuma dari pemerintah lewat Kementerian Perdagangan. Beberapa pemberi waralaba yang telah terima logo waralaba itu harus tempelkan ke semua gerainya. Logo ini nanti bakal jadi pembeda pada usaha waralaba serta bukanlah waralaba.

Logo itu juga adalah bentuk pengawasan pemerintah berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan umpamanya pengawasan ketentuan pembatasan kepemilikan gerai waralaba di mana untuk bidang makanan serta minuman optimal 250 gerai. Serta untuk bidang retail optimal 150 gerai. Logo itu diisi data-data pemberi waralaba yang telah diinput lewat system komputerisasi Kementerian Perdagangan hingga perubahannya dapat terpantau segera. Disisi lain, karenanya ada logo itu, pemerintah lebih gampang dalam lakukan pembinaan-pembinaan baik ditingkat pusat ataupun pemerintah daerah.

Mulai sejak di luncurkan oleh Kementerian Perdagangan beberapa waktu terakhir, logo itu memanglah belum diberikan terutama mereka yang sudah mempunyai STPW lantaran masih juga dalam step penginputan beberapa data pemberi waralaba. Pada semester awal th. itu, sesuai sama gagasan program Kemendag, logo itu bakal selekasnya diserahkan atau diberikan pada beberapa yang memiliki STPW yang sejumlah 262. Pada bagian penyaluran logo waralaba nanti, Kementerian Perdagangan mempertimbagkan dua pilihan yaitu lewat dinas-dinas berkenaan di pemerintah daerah atau segera di kirim oleh Kementerian Perdagangan.

Dua pilihan itu bakal diambil berdasar pada tingkat efektifitas serta efisiensinya. Beberapa pemegang STPW yang telah terima logo waralaba dari pemerintah diharuskan untuk dipasang atau dipakai di semua gerainya. Lantaran bila tak, pemerintah bakal berikan sanksi dengan tiga bagian. Dari mulai peringatan, bila tak diindahkan jadi SPTWnya bakal dibekukkan serta ketiga bakal berbuntut pada pencabutan STPW.

baca juga informasi-franchise-and-busines-concept/

Dengan demikian, yang berkaitan dinyatakan bukanlah waralaba lagi atau tak mempunyai hak lagi untuk berikan waralaba pada pihak lain. Sebagai pertanyaan yaitu, akankah waralaba luar negeri (asing) diharuskan memakai logo itu? Jawabannya yaitu pasti serta harus. Lantaran tiap-tiap waralaba asing diharuskan berbadan hukum di Indonesia. Serta tiap-tiap penerima waralaba ini mesti mempunyai STPW serta tiap-tiap STPW bisa di pastikan memperoleh logo waralaba.

Bedanya, pada waralaba asing yaitu yang diharuskan mempunyai STPW yaitu penerima waralabanya atau dalam kata lain master franchisee-nya yang ada di Indonesia. Lantaran master franchisee itu mempunyai kedudukan yang sama yaitu bisa berikan waralaba pada pihak lain yang ada di Indonesia meskipun ia juga digolongkan si penerima waralaba. Dengan cara umum, logo itu memanglah dikhususkan pada pemberi waralaba baik lokal ataupun asing dengan maksud supaya tiap-tiap waralaba yang ada di Indonesia mematuhi tiap-tiap ketentuan yang telah diaplikasikan pemerintah.

Hukum Dalam Bisnis Waralaba di Indonesia Termasuk juga untuk mempermudah pemerintah lakukan pemdampingan atau penguatan-penguatan kemampuan beberapa pemberi waralaba. Pemerintah pusat sampai dinas-dinas berkenaan di pemerintah daerah diinginkan bisa mensosialisasikan logo waralaba disebut. Serta untuk pemberi waralaba yang sampai sekarang ini belum mempunyai STPW diwajibkan untuk selekasnya mengatur. Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, Ir. Fetnayeti, MM

Sampai akhir 2014, Kementerian Perdagangan sudah keluarkan 294 STPW pada 105 Pemberi Waralaba Luar Negeri, 27 Pemberi Waralaba Dalam Negeri, 153 Penerima Waralaba Luar Negeri serta 9 Pemberi Waralaba Kelanjutan datang dari Waralaba Luar Negeri. Jumlah Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang sudah mempunyai STPW tak sejumlah Pemberi Waralaba Luar Negeri lantaran usaha waralaba di Indonesia masih tetap didominasi oleh Business Opportunity (BO) yang memanglah tak diharuskan untuk mempunyai STPW.

Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) mencatat bahwa sampai th. 2014, ada 440 waralaba serta BO di Indonesia. Dari jumlah itu, beberapa tidak kecil didominasi oleh BO. Dalam rencana tingkatkan jumlah penerbitan STPW untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan lakukan aktivitas Pengawasan Aktivitas Usaha Waralaba dengan cara teratur. Lewat aktivitas itu, diinginkan keharusan pelaku usaha waralaba untuk mempunyai STPW sesuai sama Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 termasuk juga sanksi berbentuk denda optimal Rp. 100. 000. 000, – untuk pelaku usaha waralaba yang belum mempunyai STPW.

Sanksi untuk Pemberi serta Penerima Waralaba sudah ditata dalam Pasal 32 Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012, tiap-tiap Pemberi Waralaba serta Penerima Waralaba yang belum mempunyai STPW bakal diberikan surat peringatan tercatat paling banyak 3 kali dengan tenggang saat semasing 2 minggu. Jika masih tetap belum lakukan pendaftaran, jadi Pemberi Waralaba serta Penerima Waralaba bakal dikenakan denda optimal Rp. 100. 000. 000, -. Untuk pelaku usaha waralaba, STPW adalah legalitas untuk beberapa pemberi waralaba serta (calon) penerima waralaba untuk lakukan aktivitas usaha.

 

Baca Juga franchise-cafeos-yang-unik/

Diluar itu, pelaku usaha waralaba yang telah mempunyai STPW bakal diberikan sarana pengembangan akses pasar baik pada pameran waralaba didalam negeri ataupun luar negeri oleh Kementerian Perdagangan. Dari segi hukum, kepemilikan STPW memberi hal positif pelaku usaha waralaba, lantaran inilah yang membedakan pada usaha waralaba dengan BO. BO tak harus mempunyai STPW lantaran belum penuhi persyaratan waralaba seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2012. Dalam ketentuan itu juga diterangkan bahwa, sesuai sama Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 34 Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2012, BO dilarang memakai arti waralaba dalam menggerakkan aktivitas usahanya apabila tidak mematuhi bakal dikenakan sanksi seperti ditata dalam ketentuan perundang-undangan.

Sampai th. 2014, jumlah penerbitan STPW untuk pelaku usaha waralaba dalam negeri memanglah tak terlampau banyak. Seperti yang kita kenali perkembangan usaha waralaba di Indonesia masih tetap didominasi oleh BO. BO itu adalah kesempatan usaha yang mengambil beberapa rencana waralaba atau bentuk peralihan dari usaha konvensional menuju rencana waralaba. BO memanglah tak harus mendaftarkan usahanya untuk memperoleh STPW lantaran mereka belum penuhi 6 persyaratan waralaba seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012. Hukum Dalam Bisnis Waralaba di Indonesia

jasa seo dan internet marketing

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>