Pasar Keuangan Indonesia di Era Digital

Bhayu Purnomo Analis di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyatakan bahwa likuiditas pasar membantu membiayai pertumbuhan melalui jalur kredit.
Hal itu diungkapkannya dalam sebuah artikel opini di the Jakarta Post.
Di dalam artikelnya, ia berujar cara itu dapat berjalan sambil memberikan pendapatan bunga bagi pemilik modal.
Penurunan likuiditas ini biasanya dilihat pada dua angka utama: skala pasokan uang dan dana pihak ketiga bank.
Secara teori, tingkat likuiditas yang rendah dapat menghambat potensi pertumbuhan.
Dengan demikian, tingkat likuiditas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan risiko inflasi.

Indikator Likuiditas Indonesia

Pada tahun 2018, indikator likuiditas Indonesia berada di bawah tekanan, akan lebih rendah dibandingkan dengan 2017.
Penyebab dalam situasi ini dapat mencakup rendahnya aliran modal masuk yang memperlambat aliran investasi asing langsung.
Hal ini juga meningkatkan efek crowding-out dan pengembangan instrumen transaksi baru di Indonesia.

Era Digital

Pasar keuangan Indonesia di era digital tentu saja merupakan faktor yang menarik dan tidak konvensional untuk diteliti.
Era digtal tidak hanya telah membentuk lanskap ekonomi global dalam dekade terakhir.
Bahkan juga idak dapat diprediksi seberapa jauh teknologi ini akan memainkan peran di masa depan.
Dengan munculnya era digital, motif-motif peminjaman uang melalui jalur kredit di perbankan menjadi kurang relevan, termasuk di Indonesia.
Dengan sistem pembayaran digital, misalnya, kebutuhan uang konvensional untuk motif transaksi semakin menurun.
Dompet digital adalah representasi milenial dari uang kertas dan kartu.
Model bisnis yang agak ramping yang didukung oleh teknologi dan regulasi yang relatif moderat meningkatkan pendatang baru.
Di samping itu juga menumbuhkan instrumen investasi baru yang memberikan keuntungan dalam hal efisiensi biaya dibandingkan dengan bank konvensional.
 
Dalam masyarakat yang lebih berorientasi pada konsumsi, fungsionalitas, dan efisiensi, teknologi memberikan kemudahan yang mereka inginkan.
Misalnya, ketika melakukan transaksi digital mereka mendapatkan cashback dan juga diskon.
Keduanya menjadi daya tarik yang akan menarik banyak orang, yang perlahan-lahan akan menghilangkan peran uang tradisional.
 
 

Inovasi di Era Digital

Dengan adanya keuangan di era digital ini, tak dapat dihindari bahwa produk baru, dengan penawaran baru, dapat dengan mudah muncul.
Bahkan sebelum pemain lama mencapai kematangan di lingkup industri dia sudah tergerus pendatang baru.
Selain itu, teknologi juga membantu peminjam, termasuk lembaga publik, untuk memanfaatkan sumber pendanaan baru.
Obligasi ritel online, misalnya, telah menyediakan sumber pembiayaan baru bagi pemerintah Indonesia.
Di mana di dalamnya ada instrumen investasi yang menguntungkan bagi orang Indonesia selain tabungan reguler dan deposito berjangka.

Arah Baru Pasar Keuangan di Era Digital

Singkatnya, dalam opininya analis ini mengingatkan pemerintah tidak dapat bersantai-santai dengan kedatangan era baru yang disebut dengan era keuangan digital ini.
Satu hal yang tidak mustahil untuk diperhatikan adalah fokus pada kebijakan likuiditas keuangan untuk menavigasi ekonomi dengan aman ke mana pun era baru era digital ini mengarah.
Likuiditas di era digital tidak lagi hanya masalah moneter.
Seperti halnya masalah kebijakan publik modern lainnya, ini terkait dengan khalayak luas.
Mirip dengan kesederhanaan yang dibawa teknologi kepada kita dewasa ini, kebijakan masa depan tidak perlu rumit seperti mengembangkan teknologi blockchains untuk manajemen likuiditas.
Kebijakan terkait era digital ini bisa sesederhana seperti memberikan sarana interaksi yang lebih terbuka antara pengembang kebijakan dan sektor bisnis.
Cara ini berguna untuk menciptakan lapangan bermain yang setara.
 

Dilema Skema Pajak Penjualan dan Jasa Digital di Indonesia

Go jek Indonesia telah berubah menjadi dekakorn pertama di Indonesia.
Go Jek muncul di Indonesia dan membuat perubahan besar pada bisnis ojek.
Meski kemunculannya di awal ditolak oleh masyarakat, kini keberadaannya justru diterima oleh masyarakat.
Dari segi pelayanan platform online ini tidak hanya menyediakan layanan jasa antar jemput seperti ojek.
Melainkan, ada juga layanan go food dan lain-lain.

Keberadaan Pajak Jasa Online

Keberadaan jasa online seperti Gojek di Indonesia sebenarnya bukanlah satu-satunya, ada banyak jasa di luar sana yang dijalankan dengan cara yang sama.
Unicorn di Indonesia sudah mulai bermunculan, dan untuk itu pemerintah memberi perhatian yang cukup besar.
Termasuk dalam hal penghitungan skema pajak yang harus diberikan oleh para pengusaha tingkat unicorn ini.
Para pengusaha online ini tengah meminta kementerian keuangan untuk mempertimbangkan dan menciptakan sistem pajak yang tidak rumit.
Gunanya supaya dapat membuat kerjasama antara vendor online di pasar online dan wirausaha menjadi lebih aman.
Tidak hanya dalam hal penghitungan pendapatan tapi juga dalam hal kewajiban membayar pajak dari hasil transaksi online.
Banyak pengusaha online ini berharap pemerintah dapat memahami konsep bisnis e-commerce. ”

Pajak Sektor Digital

Indonesia telah menjadi negara terbaru di Asia Tenggara untuk mencoba dan mengenakan pajak sektor digital.
Negara lain seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura telah menerapkannya terlebih dahulu.
Ketika Indonesia saat ini sedang menjajaki skema pajak bisnis online yang tepat, ada negara-negara lain seperti Malaysia yang lebih suka menunggu daripada segera mengambil sikap.
Konon, mereka ingin melihiat perkembangannya di negaranya sendiri sebelum membuatkan skema pajak digital mereka sendiri.
Ada kemungkinan hal itu belum diputuskan karena perkembangan bisnis online di negara terkait belum sepesat yang terjadi di Filipina, Vietnam, dan kini di Indonesia.

Pajak E-Commerce di Negara Tetangga

Negara tetangga, Filipina, pada tahun 2016 menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memberlakukan pajak e-commerce.
Negara ini mengambil PPN 12 persen untuk penjualan online senilai lebih dari 1,92 juta peso (US $ 36.690) setahun.
Di lain itu, diambil PPN sebesar 3 persen untuk semua jenis penjualan yang melakukan transaksi di bawah ambang batas jumlah di atas.
Sementara Thailand tahun lalu baru mensahkan peraturan yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk melaporkan transfer uang tahunan.
Setiap transaksi yang sudah mencapai nilai lebih dari 2 juta baht (US $ 62.700) wajib dilaporkan kepada otoritas pajak.
Laporan-laporan ini akan membantu departemen pendapatan melacak vendor online, yang biasanya menerima pembayaran melalui transfer bank.

Pajak Badan Asing dan Perorangan

Sedangkan Vietnam sudah mewajibkan perusahaan e-commerce asing untuk memiliki kantor perwakilan domestik dan membayar PPN sebesar 10 persen.
Pajak berbeda diberlakukan kepada penjual online perorangan.
Bagi penjual perorangan yang memperoleh pendapatan penjualan tahunan lebih dari US $ 4.300 juga akan dikenakan pajak.
Di Singapura, setiap pembelian online di bawah SG $ 400 (US $ 294) dikecualikan dari pajak barang dan jasa (GST).
Akan tetapi, negara mengambil pajak sebesar 9 persen GST untuk layanan digital impor seperti Netflix atau Spotify pada 1 Januari 2020 .
Indonesia sepertinya harus membuat skema yang tepat untuk perpajakan bisnis online ini.
Berkaca dari negara tetangga yang sudah menerapkannya, nampaknya indonesia bisa belajar cara menerapkan skema pajak online yang tepat.
 
 

Orang Indonesia Yang Sembunyikan Aset di Luar Negeri Akan Segera Hadari Hukuman Pajak

Anda pasti pernah mendengar tentang para koruptor dan pengemplang pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri, bukan?
Saat ini, sudah diawali sejak lama bahwa Menteri Keuangan dan pemerintah tengah berupaya untuk mengambil kembali aset tersebut.
Selain itu, juga berupaya untuk menangkap para wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya.
Upaya ini sudah dilaksanakan dan bahkan sampai Swiss untuk mendapatkan kesepakatan kerjasama antar negara.
Di mana tujuan utama dari kebijakan ini ialah supaya pemerintah mendapatkan akses secara luas untuk mendapatkan kembali aset tersebut.

Negara Mempersiapkan Hukum Bagi Wajib Pajak Tidak Patuh

Setelah penyelesaian formulir pengembalian pajak tahunan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak mengatakan akan secara serius menyelidiki aset Indonesia.
Direktorat Pajak akan melaksakan penyelidikan serius terhadap aset yang tidak dilaporkan melalui SP.
Di samping itu, untuk mempermudah mendapatkan aset tersebut, alat negara ini tengah sedang mempersiapkan hukuman bagi wajib pajak yang tidak patuh.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah pertama adalah Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa status kekayaan Indonesia yang diparkir di luar negeri.
“Saat ini, kami sedang dalam proses mempelajari data,” kata menteri seperti dilansir kontan.co.id, 22 Maret 2019.
Dia merujuk pada data yang menunjukkan bahwa orang Indonesia telah memarkir aset senilai Rp 1,3 kuadriliun (US $ 91,3 miliar) di sejumlah negara.
Data yang dibicarakan oleh Menteri Keuangan ini diperoleh atas kerja sama antar negara melalui pertukaran informasi otomatis (AEOI) pada 2018.
Melalui kerja sama tersebut, kantor pajak telah menerima laporan dari 66 negara dan sudah mulai meninjau data-data untuk ditindaklanjuti.
 
baca juga
Kenali Daftar 99 Fintech Indonesia
Informasi Bisnis UMKM
Investor Bisnis Untuk Kelancaran Usaha Anda
 

Pengecekan Data Pajak

Sri Mulyani mengatakan Direktorat Jenderal Pajak juga mengecek ulang data yang diajukan oleh wajib pajak di SPT dan data pengampunan pajak.
Tidak hanya itu, ada juga data dari bank yang dikirim ke kantor pajak dan data yang diperoleh melalui kerja sama AEOI.
 
Sri Mulyani mengungkapkan bagaimanapun, tidak akan mengatakan kapan penyelidikan akan selesai, tetapi dia mengatakan kantor pajak akan menggunakan data AEOI secara optimal.
Analis jasa penelitian dan pelatihan pajak Bawono Kristiaji mengatakan dia yakin kantor pajak dapat menggunakan data AEOI secara maksimal.
Dengan tujuan untuk memaksa pembayar pajak untuk mematuhi peraturan tersebut, maka diharapkan ada hasil yang sesuai ahrapan.
“Data [AEOI] dapat digunakan untuk memantau kepatuhan wajib pajak,” tambah Bawono.
Dia mengatakan salah satu alasan rasio pajak rendah di negara itu adalah bahwa pemerintah tidak memiliki data tentang aset wajib pajak Indonesia di luar negeri.

Perbaikan Sistem

Dengan dimilikinya data aset wajib pajak orang Indonesia di luar negeri, pemerintah dan menteri keuangan dapat merumuskan ulang kewajiban pajak orang-orang terkait.
Paling tidak dengan adanya penarikan pajak yang sesuai dengan jumlah aset yang nyata dimiliki oleh wajib pajak Indonesia, maka pemasukan indonesia dari pajak meningkat.
Pemasukan ini penting untuk menambah anggaran negara guna menunjang operasional ke depan nantinya.

Fungsi Pajak

Pajak akan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dalam berbagai segi.
Baik itu untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, sampai dengan kesehatan.
Perolehan pendapatan negara dari pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dan juga mengurangi kebutuhan hutang luar negeri.
Sebab pajak bisa dijadikan modal usaha bagi negara untuk menstabilkan transaksi rupiah di dalam negeri.
Pajak merupakan bagian penting dari kestabilan ekonomi nasional, karenanya pemerintah dan meneteri keuangan disertai Direktorat Jenderal Pajak bekerja keras memburu aset luar negeri.
Nah, untuk anda yang memiliki aset di luar negeri, diharapkan dapat melaporkannya secara jujur.

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Refresh
error: Content is protected !!