PERJANJIAN JAMINAN KREDIT

Notarisdanppat.com – perjanjian utang-piutang harus didukung adanya jaminan utang. Jaminan utang dapat berbentuk jaminan kepercayaan, jaminan perorangan, jaminan lembaga atau jaminan kebendaan.

Perjanjian utang-piutang antar negara pada umum- nya dibuat berdasarkan kepercayaan, namun jika terjadi gagal bayar (default) maka negara pengutang dapat terkena dampak penilaian negatif dari negara donor dan lembaga pemeringkat utang Imbasnya, negara pengutang akan kesulitan mendapat pendanaan baru sehingga dapat mendorong timbulnya krisis utang, krisis moneter dan krisis ekonomi, seperti yang dialami Indonesia dan beberapa negara di Asia Timur pada tahun 1997/1998.

Perjanjian utang-piutang dengan jaminan perorangan atau jaminan lembaga pada Umumnya dilakukan jika debitor merupakan pelaku usaha mikro atau kecil seperti da lam kasus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin oleh Pemerintah melalui PT. Askrindo (Persero), Jika terjadi utang macet, maka pihak bank pertama kali akan menagih utang kepada debitor. Pelunasan sisa utang yang tak lagi sanggup dibayar oleh pihak debitor akan menjadi tanggung jawab penuh pihak penjamin

Perjanjian utang-piutang dengan jaminan kebendaan pada umumnya banyak dilaku van di lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pegadaian, perusahaan pembiayaan dan lain-lain. Jaminan kebendaan tersebut dapat berbentuk jaminan Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, Resi Gudang, Hipotek serta HKI (Hak Cipta dan Paten). Jaminan Hak dan Paten, meskipun telah diatur dalam UU, namun belum bisa diterapkan di Perbankan karena belum ada revisi Peraturan BI tentang agunan kredit.

(tangible),

Perjanjian Utang-Piutang Perjanjian perjanjian Perjanjian Jaminan perjanjian tambahan Perjanjian mengikuti pokoknya Perjanjian dilunasi, Jaminan otomatis dialihkan mengikuti perjanjian

Perjanjian umumnya diiringi dengan perjanjian dengan Tanggungan, Hipotek, Gadai, Fidusia Jaminan diperlukan memastikan pelunasan debitor wanprestasi (ingkar kreditor mengeksekusi barang jaminan hukum mensyaratkan jaminan (agunan, seperti Kredit didukung

Perjanjian Jaminan berkaitan dengan pengikatan jaminan agunan kredit umumnya dengan sebuah notaris bersifat eksekutorial. eksekutorial Perjanjian Jaminan mengandung konsekuensi debitor (wanprestasi) dapat mengajukan permo eksekusi agunan Pengadilan Negeri melalui proses peradilan panjang berbelit-belit. Perjanjian Jaminan dibuat sebagai melaksanakan Prinsip penyaluran sehingga jaminan pengembalian kredit secara utuh.

Kredit diberikan mengandung sehingga dalam pelaksana memperhatikan asas-asas perkreditan sehat yaitu:

diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian diperkenankan memberikan kepada usaha semula diperhitungkan kurang membawa kerugian:

Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit

c bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual beli saham; atau

d memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending Amit)

Pengertian “Jaminan Kredit” menurut SK Direksi BI Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2 ayat (1) adalah “keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjan kan”. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum mem berikan kreditnya harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemam puan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur

Agunan merupakan “jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasi itas kredit. Pengertian “Agunan” menurut UU No. 10/1998 tentang Perbankan, Pasal angka 23, adalah “jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada 1 bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Dalam hal pemberian fasilitas kredit, pada praktiknya agunan malahan lebih dominan atau diutamakan daripada hanya sekadar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya

Bentuk-bentuk agunan sesuai Penjelasan Pasal 8 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, adalah “…..Agunan dapat hanya berupa barang proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hu kum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan”.

Perjanjian Jaminan dapat berupa pengikatan agunan berdasarkan skema jaminan:

a. Hak Tanggungan,

b. Gadai,

Fidusia,

d. Hipotek,

e Resi Gudang

Repo Surat Berharga

9. HKI (Hak Cipta dan Paten).

Pengikatan agunan berdasarkan Hak Tanggungan ditujukan untuk barang tide gerak yang berbentuk nyata seperti tanah, gedung, rumah tapak, dan unit rurren susun di atas tanah SHM Objek jaminan Hak Tanggungan tetap bisa dipakai oleh d tor namun tidak bisa dialihkan selama utang belum dilunasi. Jaminan Hak Tanggungan merupakan perkembangan lanjutan dari jaminan Hipotek. Pengikatan Hipotek saat hanya diperuntukkan bagi objek agunan barang tidak bergerak berbentuk Pesawat Udara atau Kapal Laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik.

Pengikatan jaminan Gadai ditujukan untuk objek barang bergerak berwujud nyata yang bertubuh (seperti mobil, motor, perhiasan, komputer, televisi, dan lain-lain) serta barang bergerak yang tidak bertubuh (seperti saham, obligasi, commercial paper dan surat berharga lainnya) Objek jaminan Gadai dipegang pihak kreditor dan jika debitor wanprestasi maka objek jaminan bisa dilelang oleh kreditor tanpa fiat pengadilan

Repo mirip dengan Gadai karena sama-sama dipakai mengikat objek jaminan surat berharga saham, obligasi, dll), namun Repo berbeda dengan Gadai. Gadai Saham di dasarkan perjanjian utang piutang dengan jaminan saham, sehingga tidak ada peng alihan saham. Sedangkan Repo Saham didasarkan perjanjian jual-beli saham dengan janji dibeli kembali oleh pemilik saham. Dalam Repo terjadi pengalihan saham disertai hak opsi bagi pemilik untuk membeli kembali saham sesuai perjanjian

Pengikatan jaminan Fidusia dipakai untuk objek barang bergerak yang berbentuk nya- ta seperti kendaraan bermotor, mesin produksi dan barang persediaan (khususnya barang perdagangan). Pengikatan jaminan Fidusia juga dipakai untuk objek unit ru mah susun yang dibangun di atas tanah negara. Saat ini jaminan Fidusia juga bisa di terapkan untuk objek barang bergerak tidak nyata seperti Hak Cipta dan Paten. Objek jaminan Fidusia tetap berada di tangan debitor dengan status hak pakai.

Pengikatan Hak Jaminan Atas Resi Gudang khusus diperuntukkan bagi objek barang bergerak berbentuk nyata seperti produk hasil pertanian, perkebunan dan perikanan Jaminan Resi Gudang merupakan perkembangan lanjutan dari skema jaminan Fidusia. Objek jaminan Resi Gudang berada di tangan pihak ketiga yaitu pengelola Gudang Terakreditasi, bukan di tangan debitor atau kreditor. Akreditasi gudang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Menten Perdagangan RI. Resi Gudang tergolong surat berharga yang bisa dijadikan jaminan utang dan alat perdagangan di pasar komoditi.

Barang jaminan atau agunan kredit harus mempunyai syarat-syarat ekonomis dan yu nidis Syarat-syarat ekonomis barang jaminan yaitu: a mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan secara

dan

umum secara bebas, barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan bi aya pemasaran yang berarti,

nilai barang jaminan lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan,

A nilai barang jaminan harus konstan dan akan lebih baik kalau nilainya juga dapat

meningkat di kemudian hari,

kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis (dekat dengan pasar atau konsumen),

f secara fisik jaminan tersebut tidak cepat lusuh dan rusak sebab akan mengurangi

nilai ekonominya,

9 barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya.

Sedangkan syarat-syarat yuridis barang jaminan adalah:

a barang jaminan tersebut betul-betul milik debitor sendiri atau pihak penjamin,

b barang jaminan tersebut berada dalam kekuasaan debitor sendiri.

tidak berada dalam persengketaan dengan pihak ketiga,

d memiliki tanda bukti pemilikan berupa sertifikat atas nama nasabah yang bersang kutan yang masih berlaku,

E bukti pemilikan yang ada memenuhi persyaratan untuk diikat secara gadai, hi potek, creditverband, fidusia, borgtocht, kuasa menjual, dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan secara yuridis sesuai perundang-undangan,

barang jaminan tersebut bebas dari ikatan jaminan dengan pihak lain,

Perjanjian utang-piutang harus didukung adanya jaminan utang. Jaminan utang dapat

berbentuk jaminan kepercayaan, jaminan perorangan, jaminan lembaga, atau jaminan

kebendaan.

Jaminan perorangan/lembaga pada umumnya ditujukan bagi debitor mikro dan kecil, seperti dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin Pemerintah melalui PT.

Askrindo (Persero).

Perjanjian utang piutang dengan jaminan kebendaan banyak dilakukan di lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pegadaian, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain. Jaminan kebendaan tersebut dapat berbentuk jaminan Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, Resi Gudang Hipotek serta HKI (Hak Cipta dan Paten). Jaminan Hak Cipta dan Paten, meskipun telah diatur dalam UU, namun belum bisa diterapkan di perbankan karena belum ada revisi Peraturan B tentang agunan kredit.

Perjanjian kredit pada umumnya diiringi dengan perjanjian jaminan. Objek jaminan kredit dapat diikat dengan Hak Tanggungan, Hipotek, Gadai, Fidusia atau Resi Gudang. Jaminan kredit diperlukan untuk memastikan pelunasan kredit sesuai perjanjian. Jika debitor wanprestasi, maka kreditor dapat mengeksekusi barang jaminan sesuai aturan hukum yang berlaku.

baca juga

    Perjanjian Utang-Piutang atau Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok, sedangkan Perjanjian Jaminan adalah perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan (accessoir). Perjanjian Jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Utang-Piutang atau

    Perjanjian Kredit

    Jika perjanjian pokok berakhir karena utang telah dilunasi, maka Perjanjian Jaminan otomatis ikut berakhir. Jika piutang dialihkan ke pihak ketiga dengan cara cessie, maka Perjanjian Jaminan juga ikut beralih mengikuti perjanjian pokok

    PERJANJIAN JAMINAN KREDIT

    RUANG LINGKUP JAMINAN KREDIT

    pemberian utang atau kredit harus selalu disertai dengan adanya jaminan, minimal datang bertukar jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan adalah jaminan utang yang bersifat nonfisik dan tidak nyata yang melandasi semua jenis jaminan utang di seluruh dunia. Di dunia perbankan jaminan kepercayaan tersebut lazim disebut pula “ke vakinan” bank atas kemampuan debitor untuk melunasi utang. Faktor kepercayaan harus menjadi pertimbangan utama sebelum memberikan utang, namun dalam prak tiknya kreditor juga meminta jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan atau ja: minan perorangan.

    Utang-piutang antarnegara di dunia sering hanya didasari jaminan kepercayaan, Namun demikian negara donor (kreditor) tentu saja tidak mau membuang uang de ngan cuma-cuma. Mereka selalu mempertimbangkan hasil penilaian lembaga peme. ringkat utang internasional yang kredibel sebelum memberikan utang Negara pene rima utang (debiton) juga tidak bisa sembarangan memakai utang tersebut sebab jika Sampai gagal-bayar (default), maka negara donor akan menghentikan bantuan utang yang dapat berimbas pada terjadinya krisis utang, krisis moneter, dan krisis ekonomi seperti yang terjadi di Indonesia dan negara-negara Asia tahun 1997/1998.

    Jaminan utang ada yang tergolong Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Jika seseo rang mempunyai utang, maka semua hartanya saat ini atau yang akan ada di kemu dian hari dapat digunakan sebagai tanggungan untuk pelunasan utang, inilah yang dinamakan sebagai Jaminan Umum. Dalam praktiknya, penggunaan Jaminan Umum Sulit dieksekusi karena objek harta yang akan dieksekusi tidak spesifik,

    Jaminan Umum antara lain dapat ditemukan pada kasus penerbitan surat utang bere bentuk Commercial Paper (CP) di pasar uang atau Obligasi di pasar modal. Penerbitan CP dan Obligasi dijamin dengan seluruh aset milik perusahaan penerbit, sehinriga jika terjadi gagal-bayar maka para investor dapat menuntut pelunasan via gugatan perda di Pengadilan Negeri atau permohonan pailit di Pengadilan Niaga

    Jaminan Umum juga sulit dieksekusi karena banyaknya kreditor yang berebut hak un tuk melakukan eksekusi harta debitor. Karena risikonya sangat besar, maka penerbitar surat utang dengan Jaminan Umum diatur secara ketat oleh pihak otoritas (seperti B dan OJK) dan harus didasarkan penilaian lembaga pemeringkat utang Jaminan Umum dapat pula dipraktikkan dalam penjaminan utang di masyarakat Pemberian utang antarindividu di dalam masyarakat, banyak yang hanya didasari fak tor kepercayaan, sehingga debitor mudah mengingkari perjanjian karena tidak ada

    jaminan khusus. Pendapat semacam ini sejatinya salah kaprah sebab debitor tersebut

    tetap dapat dituntut secara hukum untuk melunasi utang Tuntutan hukum dapat

    dilakukan melalui Pengadilan Negeri atas dasar ingkar janji (wanprestasi) atau menga

    jukan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga. Namun tuntutan hukum ini jarang

    dilakukan karena pertimbangan biaya dan rasa kemanusiaan.

    Jaminan Umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan segala ke bendaan si berpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan un tuk segala perikatan perseorangan”. Berdasarkan aturan ini dapat disimpulkan bahwa semua harta debitor yang ada saat ini dan di masa depan dapat dijadikan jaminan utang meskipun perjanjian utang piutang tidak diikuti perjanjian jaminan

    Untuk mengatasi masalah rumit yang timbul akibat penerapan Jaminan Umum, maka dalam Hukum Jaminan juga dikenal adanya Jaminan Khusus. Jaminan Khusus terdiri atas dua macam yaitu:

    a. Jaminan Perorangan (Individu atau Lembaga), dan

    b. Jaminan Kebendaan

    Jaminan Perorangan atau Penanggungan (borgtocht) diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seo rang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditor), mengikatkan diri un tuk memenuhi perikatan si berutang (debitor) manakala orang ini sendiri tidak me menuhinya”. Jaminan Perorangan diatur secara lengkap dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUH Perdata. Penanggungan utang yang dilakukan oleh perseorangan dinamakan personal guarantee, sedangkan penanggungan utang yang dilakukan oleh

    badan hukum perusahaan dinamakan corporate guarantee atau company guarantee. Penanggungan utang juga bisa dilakukan oleh negara via lembaga pemerintah, con tohnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin oleh Pemerintah Pusat.

    Pasal 1831 KUH Perdata menyatakan, “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar si berpiutang (kreditor), selain jika di berutang (debitor) lalai, sedangkan ben- da-benda si berhutang (debitor) ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Ketentuan ini bermakna jika debitor wanprestasi maka kreditor pertama wali menyita dan menjual harta debitor, dan jika masih belum cukup maka kreditor meminta kekurangan pelunasan ke penanggung utang Dalam praktik, kreditor sering

    meminta penangung utang melepaskan haknya sesuai Pasal 1831 KUH Perdata, se-

    hingga jika debitor wanprestasi, kreditor dapat segera menagih langsung ke penang.

    gung utang agar lebih mudah mendapatkan pelunasan kredit.

    Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor Perjanjian Jaminan Perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitor tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitor, atau antara kreditor de ngan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban kewajiban debitor

    Praktik penjaminan kredit saat ini marak dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Para pengusaha mikro dan kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan kredit akibat persoalan agunan, dapat mengakses kredit berkat adanya program penjaminan kredit Dengan adanya jaminan pemerintah, bank tidak perlu ragu-ragu menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil. KUR dalam jumlah tertentu (maksimal Rp 10 juta) tidak mensyaratkan agunan.

    Dalam pelaksanaannya, program penjaminan kredit oleh Pemerintah ditangani dua BUMN yaitu PT Persero Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Untuk mendapatkan informasi lengkap perihal program pen jaminan kredit bagi UMKM silakan mengunjungi situs PT. Askrindo di www.askrindo. co.id dan situs Perum Jamkrindo di www.jamkrindo.com.

    Penjaminan utang/kredit saat ini diatur dalam UU No. 1/2016 tentang Penjaminan Pasal 4 ayat (1) UU No. 1/2016 menyatakan bahwa Usaha Penjaminan meliputi: & penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

    yang diberikan oleh lembaga keuangan, 0. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya, dan

    e penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina linvgkungan

    Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 12ts Perusahaan Penjaminan dapat melakukan

    a penjaminan atas surat utang,

    b. penjaminan pembelian barang secara angsuran

    C penjaminan transaksi dagang:

    d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa surety bond). e penjaminan bank garansi (kontra bank garansi):

    f penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri,

    9 penjaminan letter of credit,

    h penjaminan kepabeanan (customs bond);

    penjaminan cukai,

    pemberian jasa konsultasi manajemen terkait kegiatan usaha Penjaminan, dan k kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

    Lembaga Penjamin dapat berbentuk perusahaan umum (Perum), perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Dalam melakukan usaha Penjaminan, Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung UMKM serta koperasi. Untuk mendukung UMKM serta koperasi, dan/atau program pemerintah, pemerintah dapat menunjuk Lembaga Penjamin milik pemerintah seperti PT (Persero) Askrindo atau Perum Jamkrindo.

    Lembaga Penjamin berbentuk PT hanya dapat dimiliki oleh: a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung

    sepenuhnya dimiliki oleh WNI: b. WNI dan/atau badan hukum Indonesia bersama-sama dengan WNA atau badan hukum asing,

    C pemerintah pusat, darvatau

    di pemerintah daerah

    Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin berbentuk PT, baik secara langsung mau pun tidak langsung paling banyak sebesar 30% dari modal disetor.

    ABEL

    Di samping Jaminan Perorangan, juga dikenal Jaminan Kebendaan yang meliputi:

    a Jaminan Gadai,

    b Jaminan Fidusia,

    Jaminan Hak Tanggungan,

    d. Jaminan Hipotek

    e Jaminan Resi Gudang, Jaminan Repo Surat Berharga,

    9. Jaminan HKI (Hak Cipta dan Paten).

    Jaminan Kebendaan memiliki karakteristik dan dasar hukum yang berbeda. Jenis-jenis jaminan atau agunan kredit yang diakui BI atau OJK hingga saat ini dia

    tur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PB/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan Pasal 43 PBI 14/2012 ini jenis agunan kredit yang diakui oleh otoritas perbankan (dulu BI, kini OJK) meliputi: a Surat Berharga dan Saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

    atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara Gadar, b Tanah, Gedung, dan Rumah Tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan

    Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan Tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan

    di. Pesawat Udara atau Kapal Laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan Hipotek

    e Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara Fidusia, dan atau

    1. Resi Gudang yang diikat dengan Hak Jaminan Atas Resi Gudang 3

    Hak Jaminan Kebendaan mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak ja minan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan Hak Tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah Gadai dan Fidusia, Fungsi utama Jaminan adalah untuk meyakinkan bank/kreditor bahwa debitor mem Dunyai kernampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan Versyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama

    dalam hukum jaminan, benda dibedakan menjadi “benda bergerak” dan “benda ergerak”. Benda bergerak terdiri atas “benda bertubuh” dan “benda tidak ber- uh”, Contoh benda bertubuh antara lain motor, mobil, mesin, perhiasan. Contoh

    benda tidak bertubuh antara lain wesel, promes, deposito, piutang dagang obligasi, surat utang negara, resi gudang, dan surat berharga lainnya,

    Benda bergerak ada yang berwujud nyata (material) dan tidak nyata amati Benda bergerak yang bertubuh (contoh: mobil) maupun yang tidak bertubuh cce toh: saham) sama-sama tergolong benda bergerak yang berwujud nyata (Malega Benda bergerak yang berwujud nyata dapat diikat dengan jaminan Gadai dan fidus Sebaliknya, benda bergerak yang berwujud tidak nyata immaterial (contoh H Kekayaan Intelektual) hanya bisa dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia

    Benda bergerak ada dua macam, yaitu

    a. benda bergerak karena sifatnya, dimana benda tersebut pada dasarnya dapat pindah-pindah sesuai ciri alamiahnya (Pasal 509 KUH Perdata), dan

    b. benda bergerak karena ketentuan undang-undang sebagaimana ditetapkan da- lam Pasal 511 KUH Perdata. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, penguasa berhak menentukan apa saja yang dapat digolongkan sebagai benda bergerak hingga masyarakat tidak ragu dalam menanggapi kedudukan suatu benda secara pasti.

    Benda tidak bergerak ada tiga macam, yaitu:

    a. benda tidak bergerak karena sifatnya, di mana jenis benda ini berdasar cin alarm- ahnya memang tidak dapat dipindah-pindahkan (Pasal 506 KUH Perdata

    b: benda tidak bergerak karena tujuannya, dimana benda ini awalnya termasuk bes-

    da bergerak yang dilekatkan terus menerus oleh pemiliknya pada benda dal

    bergerak untuk suatu tujuan tertentu, sehingga akhirnya benda bergerak tersebut berubah menjadi benda tidak bergerak (Pasal 507 KUH Perdata), C benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Penguasa berdasar ke wenangan tertentu yang dimiliki perlu menetapkan benda-benda tertentu dime

    sukkan sebagai benda tidak bergerak (Pasal 508 KUH Perdata)

    Contoh benda bergerak karena tujuannya, misalnya mesin pengolahan gabah yang dipasang di dalam bangunan pabrik dengan tujuan mengolah gabah petani. Men pengolahan gabah tersebut pada awalnya tergolong benda bergerak, namun karena dipasang di dalam bangunan pabrik, maka mesin tersebut dianggap menjadi satu ke satuan dengan bangunan pabrik sehingga ikut tergolong benda tidak bergerak Benda tidak bergerak dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan dan tanpa be

    ngunan atau tanaman di atasnya, mesin dan peralatan yang melekat pade tanah atau

    bangunan dan merupakan satu kesatuan, bangunan rumah susun dan tanah tempe bangunan didirikan, hak milik atas satuan rumah susun dan hak milik at setan rumah susun jika tanahnya berstatus hak pakai atas tanah negara

    Perbedaan jenis benda memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda yo a pembebanan jaminan atas benda bergerak dekat dengan Fidusia dan Gada, dangkan benda tidak bergerak diikat dengan Hak Tanggungan,

    b penyerahan jaminan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, se dangkan penyerahan benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama

    į kedaluwarsa benda bergerak tidak memiliki batas waktu, sedangkan kadaluarsa benda tidak bergerak memiliki batas waktu sampai dengan 30 tahun

    Pemberian Jarinan Kebendaan kepada kreditor tertentu dapa menemukan akbat hukum adanya hak istimewa (privilege) yang dimiliki kreditor (pemegang Hak Jaminan Kebendaan) dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa tersebut memungkinkan kreditor (pemegang Hak Jaminan untuk terlebih dulu menjual barang aman menda hului kreditor lainnya. Jaminan Kebendaan diatur mengikuti sifat dar benda yang di- jadikan objek jaminan Jaminan atas benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) dia tur dalam UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

    Jaminan Kebendaan atas benda bergerak terdiri atas Jaminan Gadai, Jaminan Fidusia dan Jaminan Resi Gudang Jaminan Gadai diatur dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUH Perdata, Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia Jaminan Resi Gudang diatur dalam UU No. 9/2006 jo UU No. 9/2011 Tentang Sistem Resi Gudang. Di samping itu, Jaminan Hipotek atas Kapal Laut dan Pesawat Terbang dengan ukuran 20 meter kubik atau lebih diatur dalam UU No. 17/2008 tentang Pelayaran dan UU No. 15/1992 jo UU No. 1/2009 tentang Penerbangan.

    Hak Jarninan adalah hak hukum yang dimiliki kreditor pemegang Hak Jaminan Kebendaan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan disebut juga Kreditor Separatis. Kreditor Separatis memiliki hak istimewa (privilege) karena

    memiliki kewenangan penuh melakukan eksekusi Hak Jaminan apabila debites terbukti wanprestasi, mempunyai hak mendahului kreditor lain dalam penjualan objek jaminan melalu

    pelelarigan umum atau penjualan langsung, dan memperoleh hasil penjualan un-

    tuk melunasi piutangnya

    Privilege adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor-kreditor ter tentu berdasarkan sifat dari tagihan mereka untuk memperoleh ganti rugi yang dida hulukan dari hasil suatu atau lebih bagian-bagian harta benda debitor

    Hak Kreditor Separatis pada Gadai dan Hipotek diatur dalam KUH Perdata (Pasal 1132 hingga 1135). Hak Kreditor Separatis pada Hak Tanggungan diatur dalam UU No 4/1996 Tentang Hak Tanggungan (Pasal 21). Hak Kreditor Separatis pada Fidusia dia. tur dalam UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia (Pasal 27 Ayat 3) Hak Kreditor Separatis juga diatur dalam UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 55 Ayat (1). Sedangkan Hak Kreditor Separatis pada Resi Gudang diatur dalam UU No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang pada Pasal 16 Ayat (1) hingga Ayat (3)

    Tabel 8.1 Jenis Agunan Kredit Sesuai Pasal 43 PBI Nomor 14/15/PBI/2012

    Jenis Agunan

    Surat Berharga dan Saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau yang memiliki peringkat investasi

    Tanah, Gedung, Rumah Tinggal

    Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

    Pesawat Udara/Kapal Laut ukuran di atas 20 meter kubik

    Kendaraan Bermotor dan Persediaan (Inventory)

    Resi Gudang (Warehouse Receipt)

    Pengikatan

    Gadai

    Dasar Hukum

    KUH Perdata Pasal 1150 1160

    UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan

    UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan

    UU No. 17/2008 tentang Pelayaran dan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan

    UU No. 42/1999 tentang Fidusia

    UU No. 9/2006 jo UU No. 9/2011 tentang Sistem Resi Gudang

    *R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marihalena Pohan, Bab-Bab Tentang Hukum Benda (Surabaya: Penerbit PT Bina lmu, 1984), Cetakan 1, hlm 89.

    38 Hak Kekayaan Intelektual Sebagal Jaminan Kca

    No

    1. 1

    2.

    3 3.

    Hak Tanggungan

    Hak Tanggungan

    Hipotek

    Fidusia

    Hak Jaminan atas Resi Gudang

    pemberian utang harus selalu disertai adanya jaminan, minimal jaminan kepercayaan. ainan kepercayaan adalah jaminan utang yang bersifat non-fisik yang melandasi semua Jaminan utang di seluruh dunia. Di perbankan, jaminan kepercayaan lazim disebut juga “keyakinan” bank atas kemampuan debitor untuk melunasi utang.

    Jaminan utang ada yang tergolong Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Jika seseorang mempunyai utang, maka semua hartanya saat ini atau yang akan ada di masa depan, dapat digunakan sebagai pelunasan utang, inilah yang dinamakan Jaminan Umum. Dalam praktik, Jaminan Umum sulit dieksekusi karena objek harta yang akan dieksekusi tidak spesifik.

    Jaminan Umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan Umum dapat ditemukan pada penerbitan surat utang berbentuk Commercial Paper (CP) di pasar uang atau Obligasi di pasar modal. Penerbitan CP dan Obligasi dijamin seluruh aset perusahaan penerbit sehingga jika terjadi gagal-bayar maka para investor dapat menuntut pelunasan via gugatan

    perdata di Pengadilan Negeri atau permohonan pailit di Pengadilan Niaga

    Untuk mengatasi masalah rumit akibat penerapan Jaminan Umum, maka dalam Hukum Jaminan juga dikenal adanya Jaminan Khusus. Jaminan Khusus terdiri dari (a) Jaminan Perorangan (Individu atau Lembaga) dan (b) Jaminan Kebendaan. Jaminan Perorangan atau Penanggungan (borgtocht) diatur dalam Pasal 1820-1850 KUH

    Perdata. Penanggungan utang dapat dilakukan oleh perseorangan (personal guarantee).

    perusahaan (corporate guarantee) dan negara/pemerintah,

    Jaminan Kebendaan yang meliputi:

    a) Jaminan Gadai.

    b) Jaminan Fidusia,

    c) Jaminan Hak Tanggungan

    d) Jaminan Hipotek,

    e) Jaminan Resi Gudang,

    f) Jaminan Repo Surat Berharga, dan

    9) Jaminan HKI (Hak Cipta & Paten)

    Gambar 8.1 Ruang Lingkup Jaminan Kredit

    Ruang Lingkup laminan Kredit

    Leave a Reply

    16 + fourteen =

    Ad Blocker Detected

    Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

    Refresh
    error: Content is protected !!