TIPS MENGURUS PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN TANAH

undercover.co.id – TIPS MENGURUS PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN TANAH , pelaku bisnis maupun investor properti kadangkala dihadapkan pada persoalan pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah. Contoh pemecahan tanah: seorang investor membeli sebidang tanah SHM seluas 2.000 m2 dan dia ingin memecah bidang tanah tersebut menjadi 10 unit @200 m2 agar lebih mudah dijual kembali. Contoh pemisahan tanah: Ibu Iswi memiliki tanah SHM seluas 2.000 m2 dan dia ingin memisahkan tanah seluas 500 m2 untuk dijual kepada Pak Ahmad. Contoh penggabungan tanah: sebuah perusahaan pengembang perumahan telah membeli 5 bidang tanah milik masyarakat masing-masing seluas 1.000 m2 dan perusahaan

masyarakat.

mudah untuk dijadikan komplek perumahan dan dijual kembali kepada tersebut kemudian ingin melakukan penggabungan tanah agar lebih Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah telah diatur Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor dalam PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 dapat memakai jasa Notaris/PPAT atau mengurus sendiri ke kantor BPN tentang Pendaftaran Tanah. Untuk mengurus keperluan tersebut, kita setempat. Mengurus via Notaris meski berbiaya lebih mahal namun

lebih praktis dan tidak berbelit-belit.

A. PEMECAHAN BIDANG TANAH

yang

tentang Pendaftaran Tanah. Atas permintaan pemegang hak yang Pemecahan bidang tanah diatur dalam Pasal 48 PP Nomor 24/1997 bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang tanah baru dengan status hukum sama dengan bidang tanah semula. Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan “rencana tata ruang wilayah” (RTRW) yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan tentang landreform (reformasi agraria). Untuk setiap bidang tanah hasil pemecahan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru untuk menggantikan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat asalnya. Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, maka pemecahan bidang tanah baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban tersebut. Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yang mempunyai hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh kerena itu, pemecahan tanah hanya boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban lain yang bersangkutan. Beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hal hak tersebut dibebani hak tanggungan, maka

pemecahan.

hak tanggungan tersebut tetap membebani bidang-bidang tanah hasil Dalam pelaksanaan pemecahan bidang tanah, sepanjang mengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat PP Nomor 24/1997 ini diundangkan adalah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Pemecahan bidang tanah juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 133 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dengan melampirkan: 1. sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan,

2. identitas pemohon,

3. persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan.

Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari hasil pemecahan tersebut, wajib dilaksanakan pengukuran. Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya. Catatan mengenai adanya Hak Tanggungan dan beban lain yang ada pada buku tanah dan sertifikat asal selanjutnya juga dicatat pada buku tanah dan sertifikat baru.

Surat ukur, buku tanah, dan sertifikat hak atas tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi dengan mencantumkan catatan dengan kalimat sebagai berikut: “Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak……. Nomor … s/d ….. (Lihat Buku Tanah Nomor … s/d….)”, yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan.

daftar-daftar lain dan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang Pencatatan pemecahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam ada dengan menghapus gambar bidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah pecahannya yang diberi nomor-nomor Jangka waktu pemecahan satu bidang tanah milik perorangan adalah 15 hari dengan biaya sesuai PP Nomor 13/2010 tentang Tarif PNBP

hak atas tanah dan surat ukur yang baru.

pada BPN dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon

atau kuasanya di atas materai cukup,

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan,

3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket di kantor

BPN,

4. Sertifikat asli,

5. Izin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan

penggunaan tanah,

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan,

7. Tapak kaveling dari Kantor Pertanahan/BPN.308

Formulir permohonan pemecahan untuk perorangan memuat:

1. Identitas diri,

2. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon,

3. Pernyataan tanah tidak sengketa,

4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik,

5. Alasan pemecahan.

Jangka waktu penyelesaian 15 hari hanya berlaku untuk pemecahan sampai dengan 5 bidang tanah. Sedangkan pemecahan tanah perorangan lebih dari 5 bidang tanah hanya berlaku untuk pewarisan dan waktu penyelesaiannya disesuaikan.

308 Lampiran II Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Sedangkan jangka waktu pemecahan satu bidang tanah milik badan

adalah 15 hari dengan biaya sesuai PP Nomor 13/2010 tentang

Tarif PNBP pada BPN dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani Pemohon atau kuasanya

Surat di atas materai cukup,

Kuasa apabila dikuasakan,

3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan,

yang

telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket,

4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor BPN,

5. Sertifikat asli,

6. Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setem-

pat,

Formulir permohonan pemecahan untuk badan hukum memuat:

1. Identitas diri,

2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa,

4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik,

5. Alasan pemecahan.

Jangka waktu penyelesaian 15 hari hanya berlaku untuk pemecahan sampai dengan 5 bidang tanah. Pemecahan lebih dari 5 bidang tanah,

waktu penyelesaian disesuaikan.

B. PEMISAHAN BIDANG TANAH

Pemisahan bidang tanah diatur dalam Pasal 49 PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Atas permintaan pemegang hak bersang- kutan, dari satu bidang tanah yang ng sudah di didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah

semula. Dalam pemisahan bidang tanah tersebut, bidang tanah y luas diambil sebagian sehingga terjadi satuan bidang baru. Dalam hal

ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah i

kecuali mengenai luas dan batasnya.

yang

identitasnya,

Dalam hal terjadi pemisahan bidang tanah, maka untuk satuan h tanah baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku

pemisahan tersebut. Bidang tanah dan sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru dan selanjutnya pada peta tanah semula dibubuhkan cacatan mengenai telah diadakannya pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat bidang Pemisahan bidang tanah juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3/1997. Atas permintaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dari satu bidang tanah bagian dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemisahan yang telah didaftar dapat dilakukan pemisahan sebagian atau beberapa

tersebut dilakukan dengan melampirkan:

1. sertifikat hak atas tanah induk,

2. identitas pemohon,

3. persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas

tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan,

4. surat kuasa tertulis apabila permohonan diajukan bukan oleh

pemegang hak.

Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah yang dipisahkan, wajib dilaksanakan pengukuran. Status hukum bidang atau bidang- bidang tanah yang dipisahkan adalah sama dengan status bidang tanah induknya, dan untuk pendaftarannya diberi nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat tersendiri. Catatan mengenai adanya Hak Tanggungan dan beban lain yang ada pada buku tanah dan sertifikat hak atas bidang tanah induk selanjutnya juga dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak atas bidang tanah yang dipisahkan. Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah tersebut, maka surat ukur, buku tanah dan sertifikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah

semula setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata “sisa” dengan buku tanah dan sertifikat hak atas bidang tanah induk dicatat bidang tanah yang dipisahkan.

Dalam adanya pemisahan dimaksud pada kolom yang telah disediakan yang menyebutkan secara rinci masing-masing bidang yang dipisahkan. Pencatatan pemecahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar-daftar lain dan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambar bidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah yang dipisahkan yang diberi nomor- Jangka waktu pemisahan satu bidang tanah milik perorangan adalah nomor hak atas tanah dan nomor surat ukurnya masing-masing. 15 hari dengan biaya sesuai PP Nomor 13/2010 tentang Tarif PNBP pada BPN dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon

baca juga

1.

atau kuasanya di atas materai cukup,

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan,

3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket di kantor

BPN,

4. Sertifikat asli,

5. Izin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan

penggunaan tanah,

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan,

7. Tapak kaveling dari Kantor Pertanahan/BPN 310

Formulir permohonan pemisahan untuk perorangan memuat:

1. Identitas diri,

2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon,

3. Pernyataan tanah tidak sengketa,

4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik,

5. Alasan pemisahan.

penyelesaiannya disesuaikan.

perorang.

Jangka waktu penyelesaian 15 hari hanya berlaku untuk pemisahan sampai dengan 5 bidang tanah. Sedangkan pemisahan tanah p an lebih dari 5 bidang tanah hanya berlaku untuk pewarisan dan waktu Sedangkan jangka waktu pemisahan satu bidang tanah milik badan Tarif PNBP pada BPN dan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut. hukum adalah 15 hari dengan biaya sesuai PP Nomor 13/2010 tentang 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani Pemohon

atau kuasanya di atas materai cukup;

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;

3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket di kantor

BPN;

4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket di kantor BPN;

5. Sertifikat asli;

6. Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setem-

pat,

Formulir permohonan pemisahan untuk badan hukum memuat:

1. Identitas diri,

2. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon,

3. Pernyataan tanah tidak sengketa,

4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik,

5. Alasan pemisahan.

311 Lampiran II Peraturan Kepala BPN Nomor 1/2010 tentang Standar Pelayanan dan Penga

turan Pertanahan.

dengan

Jangka waktu penyelesaian 15 hari hanya berlaku untuk pemisahan

sampai

waktu

C.

5 bidang tanah. Pemisahan lebih dari 5 bidang tanah,

u penyelesaian disesuaikan.

PENGGABUNGAN

tentang

BIDANG TANAH

Penggabungan bidang tanah diatur dalam Pasal 50 PP Nomor 24/1997 bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang tanah baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama. Satuan bidang tanah yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertifikat masing-masing.

Pendaftaran Tanah. Atas permintaan pemegang hak yang

Penggabungan bidang tanah juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 135

Peraturan

Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Jika dua

bidang tanah hak atau lebih yang telah terdaftar dengan status dan

pemegang

hak

yang sama dan letaknya berbatasan akan digabungkan,

maka permohonan penggabungan disampaikan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pengga- bungan tersebut dilakukan dengan melampirkan:

1. Sertifikat-sertifikat hak atas bidang-bidang tanah yang akan

digabung,

2. Identitas pemohon.

Penggabungan bidang-bidang tanah hanya dapat dilakukan apabila tidak ada catatan mengenai beban Hak Tanggungan atau beban lainnya pada hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung. Status hukum bidang tanah hasil penggabungan adalah sama dengan status bidang- bidang tanah yang digabung, dan untuk pendaftarannya diberi nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat baru.

Pendaftaran penggabungan bidang-bidang tanah dilakukan dengan menyatakan tidak berlaku lagi surat ukur, buku tanah, dan sertifikat hak atas bidang-bidang tanah yang digabung dan selanjutnya membuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru untuk bidang tanah hasil

516 PROPERTY TOP SECRET

TIPS MENGURUS PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN TANAH 517

penggabungan. Untuk melaksanakan hal ini pada masing-masing surat ukur, buku tanah dan sertifikat hak atas bidang-bidang tanah yang digabung dicantumkan catatan dengan kalimat sebagai berikut: “Tidak berlaku lagi karena haknya dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil penggabungan dengan tanah Hak….. Nomor ………… s/d….. (lihat Surat Ukur/Buku Tanah Nomor …)”, yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau

yaitu Hak ……. Nomor …

pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan.

penggabungan.

Pencatatan penggabungan bidang-bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar-daftar lain dan peta pendaftaran tanah atau peta- peta lain yang ada dengan menghapus gambar bidang-bidang tanah yang diberi nomor hak atas tanah dan surat ukur bidang tanah hasil asal diganti dengan gambar bidang tanah hasil penggabungan Penggabungan bidang-bidang tanah yang berbeda jangka waktu berakhirnya hak dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak dengan menyesuaikan jangka waktu berakhirnya hak dengan jangka waktu yang terpendek atau yang terpanjang melalui pelepasan hak untuk jangka waktu yang berlebih atau perolehan hak untuk jangka waktu yang kurang. Kepala Kantor Pertanahan diberi kewenangan waktu tersebut dengan memberi catatan seperlunya dalam buku tanah, memberikan penetapan yang diperlukan untuk penyesuaian jangka

sertifikat, dan daftar umum lainnya.

Jangka waktu penggabungan satu bidang tanah milik perorangan adalah 15 hari dengan biaya sesuai PP Nomor 13/2010 tentang Tarif PNBP pada BPN dan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani Pemohon

atau kuasanya di atas materai cukup.

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.

3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikua- sakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket di

kantor BPN.

4. Sertifikat asli.312

Identitas diri,

Formulir permohonan penggabungan untuk perorangan memuat:

1. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik,

 Alasan penggabungan.

Jangka waktu penyelesaian 15 hari berlaku untuk penggabungan sam- waktu penyelesaiannnya disesuaikan. Selain itu, diperlukan pengukur-

an apabila:

bidang tanah. Penggabungan lebih dari 5 bidang tanah,

1. Sertifikat belum dilampiri gambar situasi,

2. Terjadi perubahan tanda batas. Sedangkan jangka waktu penggabungan satu bidang tanah milik badan hukum adalah 15 hari dengan biaya sesuai PP Nomor 13/2010 tentang Tarif PNBP pada BPN dan harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani Pemohon atau kuasanya di atas materai cukup,

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan,

3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket di kantor

BPN,

4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum y dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket di kantor BPN,

5. Sertifikat asli.

yang telah

Formulir permohonan penggabungan untuk badan hukum memuat:

1. Identitas diri,

2. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon,

3. Pernyataan tanah tidak sengketa,

4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik,

5. Alasan penggabungan,

sampai dengan 5 bidang tanah. Penggabungan lebih dari 5 bidang Jangka waktu penyelesaian 15 hari berlaku untuk penggabungan tanah, waktu penyelesaiannya disesuaikan. Diperlukan pengukuran

apabila:

1. Sertifikat belum dilampiri gambar situasi,

2. Terjadi perubahan tanda batas.

Skema 29.1 Tips Mengurus Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan Tanah

Pelaku bisnis maupun investor properti kadangkala dihadapkan pada persoalan pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah. Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah diatur dalam PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Untuk mengurus keperluan tersebut, kita dapat memakai jasa Notaris/PPAT atau mengurus sendiri ke kantor BPN setempat

Pemecahan bidang tanah diatur dalam Pasal 133 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan:

a) sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, b) identitas Pemohon,

c) persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan.

Penggabungan bidang tanah diatur dalam Pasal 135 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3/1997.

Jika dua bidang tanah hak atau lebih yang telah terdaftar dengan status dan pemegang hak yang sama dan letaknya berbatasan akan digabungkan, maka permohonan penggabungan disampaikan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa penggabungan tersebut dilakukan dan melampirkan: a) sertifikat-sertifikat hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung.

b) identitas pemohon.

Jangka waktu penyelesaian maksimal 15 hari dan hanya berlaku untuk pemecahan/pemisahan/penggabungan sampal dengan 5 bidang tanah.

Jika lebih dari 5 bidang tanah, maka waktu penyelesaian disesuaikan

Biaya resmi pelayanan pendaftaran, pemisahan dan penggabungan bidang tanah sesuai PP Nomor 13/2010 tentang Tarif PNBP pada BPN adalah sebesar Rp50.000 per bidang tanah.

Pemisahan bidang tanah diatur dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3/1997. Atas permintaan pemegang hak atas tanah bersangkutan dari satu bidang tanah yang telah didaftar dapat dilakukan pemisahan sebagian atau beberapa bagian dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemisahan tersebut dilakukan dan melampirkan: a) sertifikat hak atas tanah induk,

b) identitas pemohon,

c) persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak

atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan,

d) surat kuasa tertulis jika permohonan diajukan

bukan oleh pemegang hak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

 

Hello!

SEO Manager Kami Membantu Anda

× SEO Consultation